theIndonesian – Politik gentong babi (pork barrel politics) yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan cara menyalurkan bantuan sosial (bansos) demi mempermulus putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, duduk menjadi orang nomor dua di republik ini mendapat kecaman dari sejumlah guru besar Universitas Indonesia (UI).
Para guru besar tersebut mengingatkan kepada Jokowi tentang sejumlah penyimpangan kekuasaan yang terjadi. Guru Besar UI Valina Singka Subekti di Gedung IMERI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, Kamis (14/3), komentar, “Instrumentalisasi bantuan sosial, pork barrel politics, dengan alasan menopang rakyat miskin nampak seperti pembiaran terhadap kemiskinan.”
Baca juga: Politik Gentong Babi dan Hilangnya Rasa Malu Para Politisi
Jokowi, menurut para akademisi tersebut, semestinya menghapus kemiskinan dengan memperluas lapangan kerja di segala bidang. Hal itu juga bisa dilakukan lewat peningkatan kapasitas penduduk usia muda.
Pernyataan sikap alias manifesto yang diberi nama ‘Seruan Salemba’ tersebut juga mengkritik sejumlah pembiaran terhadap berbagai intimidasi atas pihak-pihak yang mengkritik pemerintah.
Pendapat guru besar tersebut, tindakan mempertahankan kekuasaan kekerasan simbolik adalah awal bagi pembenaran kekerasan psikologis, termasuk intimidasi. “Seperti yang menimpa para guru besar di berbagai universitas, khususnya di Jawa Tengah usai menyatakan sikapnya,” tegas Valinka.
Baca juga: Diatur Kelompok Minoritas di Pemerintahan, Jusuf Kalla Nilai Pemilu 2024 Terburuk Sepanjang Sejarah
Guru Besar UI Sulistyowati Irianto menambahkan, sudah menjadi kewajiban konstitusional bagi Jokowi untuk mematuhi hukum dan kemandirian peradilan. “Praktiknya, terjadi penyalahgunaan kekuasaan dengan rekayasa hukum, politisası yudisial, yang makin meruntuhkan demokrasi. Diubahnya berbagai aturan dan kebijakan melemahkan pemberantasan korupsi dan merugikan hak rakyat,” ungkap dia.
Baca juga: Machiavelli, Antara Ambisi Kekuasaan dan Politik Pengkhianatan
Sebelumnya, teguran keras kepada Jokowi juga pernah dilontarkan para akademisi Universitas Gajah Mada (UGM) melalui ‘Petisi Bulaksumur’. Akademisi tersebut mengkritik Jokowi atas berbagai penyalahgunaan kekuasaan selama menjabat presiden.
Misalnya, adanya pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK), keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang bergulir, dan pernyataan kontradiktif Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan.
The Indonesian
