theIndonesian – Mahathir Mohamad, mantan perdana menteri Malaysia, masuk ke dalam daftar orang yang sedang diselidiki oleh Komisi Anti-Korupsi Malaysia (Malaysian Anti-Corruption Commission/MACC).
Mahathir diselidiki dalam kasus korupsi yang melibatkan kedua putranya yang bernama Mirzan Mahathir dan Mokhzani Mahathir. Dilansir Reuters, Jumat (26/4), selain Mahathir, MACC juga melakukan penyelidikan terhadap sejumlah orang lainnya.
MACC terus melakukan penyelidikan secara besar-besaran terhadap kasus korupsi yang melibatkan sejumlah tokoh politik di Negeri Jiran tersebut. Bahkan, orang-orang yang dianggap dekat dengan Mahathir ikut diperiksa.
Sebelumnya, MACC juga telah melaporkan bahwa pada Januari lalu lembaga tersebut telag berkirim surat pemberitahuan kepada Mirzan dan Mokhzani untuk menyatakan jumlah kekayaan mereka berdua.
Permintaan itu merupakan bagian dari penyelidikan terhadap catatan keuangan dan bisnis luar negeri yang diungkapkan oleh sekelompok organisasi berita.
Namun, Komisaris Utama MACC Azam Baki menolak menjelaskan lebih lanjut terkait proses penyelidikan yang dihadapi Mahathir dan kedua putranya tersebut.
Dia di sebuah stasiun televisi hanya bilang, “Biarkan investigasi selesai terlebih dahulu, sampai waktu yang tepat ketika kami dapat menyatakan temuan-temuan dari kasus ini.”
Sebelumnya, Mahathir Mohamad berdalih bahwa penyelidikan terhadap putra-putranya bermuatan politik. Mahathir diketahui saat ini menjadi seteru berat dari penguasa Malaysia saat ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim.
Anwar Ibrahim naik takhta menjadi perdana menteri pada 2022 setelah lebih dari 20 tahun menjadi pemimpin oposisi. Setelah duduk, Anwar lalu bersumpah untuk memerangi korupsi dan fokus pada ekonomi.
Jika Malaysia saja berani memerika mantan penguasa dan anak-anaknya yang terlibat kasus korupsi, pertanyaannya berikutnya adalah apakah lembaga anti rasuah di Indonesia kelak akan melakukan hal serupa jika ternyata di kemudian hari ditemukan kasus korupsi yang menimpa mantan penguasa dan anak-anaknya?
The Indonesian | Reuters
