theIndonesian – Kondisi utang pemerintah terus bergerak naik dan sangat memprihatinkan. Posisi utang pemerintah hingga akhir Februari 2024 tercatat sebesar Rp 8.319 triliun.
Rinciannya adalah, Rp 7.336 triliun atau sebesar 88,2 persen berupa Surat Berharga Negara (SBN), baik SUN maupun SBSN, dan Rp 982 triliun atau 11,8 persen berupa pinjaman.
Hal tersebut diungkapkan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto di Gedung AA Maramis Jakarta, Kamis (25).
Dia bilang, “Pengadaan utang pada 2024 untuk pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2024 tetap dalam jalur.”
Suminto kembali komentar, “Sejumlah mekanisme pengadaan utang yakni melalui SBN, penerbitan SBN ritel, penerbitan SBN global, hingga dilakukan pinjaman tunai dari beberapa kreditur multilateral dan bilateral.”
Dia lalu berkata, “Kementerian Keuangan menerapkan strategi yang fleksibel dan oportunistik untuk mendapatkan pembiayaan melalui utang yang optimal dan efisien. Fleksibilitas dan oportunistik disini terkait dengan aspek-aspek timing, tenor, currency, maupun instrumen.”
Di satu sisi, pemerintah menaikkan pun rasio utang tahun depan seiring dengan defisit anggaran yang ditarget meningkat. Defisit anggaran pada 2025 disasar meningkat menjadi 2,45-2,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dari tahun ini sebesar 2,29 persen.
Sementara, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau debt ratio per akhir Februari berada di 39,06 persen, naik dibandingkan Januari yaitu 38,75 persen.
Sementara, nilai tukar rupiah terus melemah hingga berada di atas Rp 16.000 per dolar Amerika Serikat (AS), menyebabkan Bank Indonesia (BI) harus menaikkan suku bunga acuan ke level 6,25 persen.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terkait dampak pelemahan rupiah terhadap kondisi utang pemerintah. Saat ini, Kementerian Keuangan pun kerap mencermati pergerakan pasar, baik pelemahan rupiah maupun kenaikan imbal hasil, akan mempengaruhi belanja bunga.
Pemerintah juga menaikkan stok utang dalam rencana kerja 2025. Pada tahun pertama, Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden nanti, stok utang dirancang hingga 40,14 persen dari PDB.
Ini sebagaimana tertuang dalam dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.
Rancangan stok utang sebagai bagian sasaran fiskal 2025 itu ditetapkan sebesar 39,77 persen hingga 40,14 persen, naik dari perkiraan 2024 sebesar 38,26 persen dan hampir setara dengan periode Pandemi Covid-19 pada 2021 sebesar 40,73 persen.
The Indonesian
