theIndonesian – Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan dalam mengambil keputusan perkara perselisihan pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 tidak akan mengalami jalan buntu alias deadlock.
Juru Bicara MK Fajar Laksono, Jumat (19/4), mengatakan bahwa tidak akan terjadinya jalan buntu karena suara ketua MK sangat menentukan jika voting pengambilan keputusan dalam posisi imbang.
Fajar bilang, “Saat ini, para hakim MK sedang melakukan rapat permusyawaratan hakim untuk membahas dan memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024. Putusan MK akan dibacakan pada Senin (22/4).”
Fajar lalu bercerita bagaimana para hakim MK mengambil keputusan sengketa hasil Pilpres 2024, sesuai dalam Pasal 45 UU MK. “Pengambilan keputusan awalnya dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak berhasil, maka para hakim akan istirahat sejenak,” ujar dia.
Dia kembali berkata, “Kalau tidak tercapai, colling down dahulu. Itu kata UU. Diendapkan dahulu. Bisa ditunda nanti sore atau besok, tunda dahulu. Kalau sudah ditunda, mufakat lagi, upayakan untuk mufakat lagi. Dua kali mufakat di ke depankan.”
Komentar Fajar, “Jika dua kali musyawarah mufakat tidak mencapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui voting. Keputusannya berdasarkan suara terbanyak dari delapan hakim yang menangani perkara. Diputus dengan suara terbanyak, suara terbanyak itu berarti kalau delapan bisa jadi 5:3, 6:2 atau 7:1 atau akhirnya bisa jadi delapan bulat.”
Fajar lalu mencontohkan bahwa jika suara voting seimbang empat versus empat, maka ketua sidang pleno, dalam hal ini Suhartoyo, menjadi penentu pengambilan keputusan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 45 UU MK.
The Indonesian
