theIndonesian – Penetapan dua proyek swasta masuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN) disinyalir sebagai politik balas budi yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus sejumlah proyek jalan tol di Sumatera dan Pelabuhan di Ambon dari PSN. Jokowi lebih memilih Pantai Indah Kapuk (PIK) dan Bumi Serpong Damai (BSD), dengan skema pemilihan tertentu.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Media Wahyudi Askar dilansir dari Bloomberg Technoz, Kamis (28/3), secara tegas mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk proyek balas budi yang dilakukan pemerintah terhadap investor yang selama ini mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dia tegaskan, “Sinar Mas dan Aguan jelas mendapatkan manfaat langsung dari penetapan PIK dan BSD sebagai PSN, mulai dari kenaikan saham hingga perizinan. Oligarki ekonomi dan tukar guling proyek seperti ini sangat berbahaya, karena rentan mal-administrasi dan tindak korupsi.”
Wahyu kembali komentar, meskipun proyek tersebut tidak dibiayai langsung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), tapi penunjukan proyek untuk kepentingan kelompok tertentu jelas merusak pondasi ekonomi yang ada.
“Jangka panjang, ketimpangan meningkat dan potensi penolakan sosial dan kerusakan lingkungan sangat mungkin terjadi, karena pengawasan sudah pasti minim dengan adanya backing kekuasaan,” tegas dia.
Konteks yang lebih besar, terang Wahyudi, penunjukan kedua proyek tersebut sebagai PSN sebenarnya tidak adil. Pasalnya, kawasan BSD dan PIK sudah berkembang pesat, ditopang oleh taipan dan perusahaan besar.
Wahyudi berkata, “Padahal, kriteria PSN seharusnya difokuskan pada pembangunan yang memang butuh intervensi khusus, seperti penguasaan sumber daya perikanan di kawasan Indonesia Timur.”
Terpisah, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto berdalih tidak ada pertimbangan non-teknis, seperti pertimbangan politis dalam pengambilan keputusan dan penetapan proyek PSN.
Haryo dalam keterangan tetulis menjelaskan, “Semua keputusan melalui hasil kajian yang lengkap dan parameter yang jelas. Pemerintah memberikan dukungan dari sisi kemudahan perizinan, supaya proyek dapat segera beroperasi dan memberikan dampak yang signifikan untuk masyarakat.”
Dalih Haryo, proses kemudahan perizinan tersebut tentunya sejalan dengan cita-cita nasional untuk memberikan jaminan kemudahan dan kepastian bagi pelaku usaha sebagai salah satu kunci bagi pemerintah untuk meningkatkan daya saing nasional.
“Evaluasi secara umum dari proyek-proyek PSN melibatkan beberapa tahapan mulai dari pengawasan berkelanjutan hingga penilaian dampak permasalahan,” kata dia.
Haryo kembali bilang, selama pelaksanaan PSN, ada beberapa isu utama yang perlu ditindaklanjuti, antara lain terkait isu pengadaan tanah dan tata ruang, perizinan, konstruksi, dan pembiayaan. “Maka itu, pemerintah tentu akan terus memonitor perkembangan yang ada dan mendorong penyelesaian PSN tepat pada waktunya,” ucap dia.
Dia mengklaim bahwa pengelolaan PSN oleh Kemenko Perekonomian sangat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. “Secara periodik selalu dibuatkan laporan dan dilakukan publikasi sehingga keputusan yang dibuat jauh dari konflik kepentingan karena secara terbuka melibatkan semua pihak,” jelasnya.
Seperti diketahui, Jokowi sepakat menetapkan 14 proyek masuk dalam daftar PSN baru pada 2024. Pengembangan 14 PSN baru dilakukan di sejumlah daerah yakni, di Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
Proyek-proyek tersebut mencakup pengembangan di berbagai sektor, seperti delapan kawasan industri, dua kawasan pariwisata, dua jalan tol, satu kawasan pendidikan, riset dan teknologi, kesehatan, serta satu proyek migas lepas pantai.
Salah satu PSN baru yang tengah menjadi perbincangan khalayak adalah proyek Green Area dan Eco-City di PIK 2 yang dikembangkan oleh Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma atau Aguan. Selain itu, terdapat pula proyek Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) yang dikembangkan oleh Grup Sinar Mas.
The Indonesia | Bloomberg Technoz
