theIndonesian – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menggandeng Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menjaga ojek vital migas di Sumatera Utara (Sumut).
Diketahui, perwakilan SKK Migas dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) menemui Pangdam I Bukit Barisan Mayjen (TNI) Mochammad Hasan dan Kapolda Sumut Irjen (Pol) Agung Setya secara terpisah di Sumut, Kamis.
Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis memaparkan tentang rencana dan program kerja dari KKKS di Sumut, baik tentang pengadaan lahan, pencurian aset perusahaan maupun pengeboran sumur migas baru.
“Kami berharap dukungan dari semua pihak, khususnya dari bapak-bapak pimpinan TNI dan Polri untuk bersama-sama berkolaborasi dengan KKKS menjaga aset perusahaan yang notabene juga merupakan aset negara,” kata Rudi.
Pangdam I Bukit Barisan dan Kapolda Sumut juga menyatakan dukungan terhadap kegiatan industri hulu migas di Provinsi Sumut sebab hulu migas merupakan proyek strategis nasional untuk ketahanan energi nasional.
Sementara itu, General Manager Energi Mega Persada (EMP) Gebang Limited Resha Ramadian selaku perwakilan KKKS mengatakan bahwa lazimnya kegiatan pengeboran sumur migas baru, EMP Gebang Limited akan menyiapkan pengeboran atau drilling site preparation (DSP) dengan memperbaiki akses jalan dan jembatan, pembangunan staging area serta membangun wellpad atau lokasi untuk menara pengeboran.
“Untuk akses jalan yang diperbaiki sepanjang 17 kilometer dari Kantor Kecamatan Tanjung Pura menuju lokasi pengeboran Sumur SCGD-01 dan SCGD-02 di Desa Bubun, Kecamatan Tanjung Pura, Sumatera Utara,” kata Resha.
EMP Gebang, lanjut dia, juga akan memperbaiki dan membangun jembatan baru di 11 titik menuju lokasi pengeboran.
“Dengan perbaikan akses jalan tersebut, nantinya kendaraan berat bisa melintas di sana dengan aman. Selain itu, masyarakat pengguna jalan juga akan lebih nyaman dan bisa mempersingkat waktu tempuh dari satu jam menjadi 30 menit perjalanan,” ujarnya.
“Begitu pula dengan rencana kegiatan perbaikan jembatan dan pembangunan jembatan baru, di mana dengan perbaikan tersebut akan memperpanjang usia pakai jembatan serta aman dilalui kendaraan berat,” lanjut Resha.
Menanggapi hal tersebut, Pangdam I Bukit Barisan mendukung pekerjaan perbaikan jalan dan jembatan tersebut. “Sehingga nanti masyarakat bisa melihat langsung karya bakti TNI di tengah masyarakat,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Kapolda Sumut bahwa Polri dan perusahaan hulu migas terus sinergi untuk menjaga keamanan obyek vital nasional.
“Caranya dengan membuat suatu ekosistem pengamanan dan keamanan yang efektif dan efisien baik untuk perusahaan, stakeholder, dan masyarakat,” ucapnya.
Sedangkan, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Rikky Rahmat Firdaus mengatakan sinergi antara SKK Migas, KKKS, TNI, dan Polri harus terus dijaga agar eksplorasi dan eksploitasi di wilayah Sumbagut tetap terjaga dan produksi migas tidak terganggu.
“Ini penting untuk keberlanjutan ketahanan energi dan kebutuhan energi secara nasional dan mengejar program 1 juta barel (BOPD) dan 12 miliar kaki kubik gas (BSCFD) di tahun 2030,” kata Rikky. (ant)
