No Result
View All Result
The Indonesian
Sabtu, 24 Mei 2025
  • Home
  • News
  • Story
  • People
  • Opinion
  • Indeks
  • Home
  • News
  • Story
  • People
  • Opinion
  • Indeks
No Result
View All Result
The Indonesian
No Result
View All Result
Home straight news

Jurnalistik Investigasi Dilarang Tayang Eksklusif, AJI Tolak Revisi UU Penyiaran

Kamis, 25 April 2024
in straight news
Jurnalistik Investigasi Dilarang Tayang Eksklusif, AJI Tolak Revisi UU Penyiaran

Ilustrasi unjuk rasa yang dilakukan AJI. | Foto: Istimewa.

0
SHARES
Share on Whatsapp

theIndonesian – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menolak revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penyiaran, yang saat ini sedang bergulir di DPR.

Pengurus Nasional AJI Indonesia Bayu Wardhana di Jakarta, Rabu ((24/4), tegaskan, “AJI menolak. Pasal-pasalnya banyak bermasalah. Jadi kalau dipaksakan akan menimbulkan masalah.”

Bayu kembali komentar, “Jika UU itu harus direvisi, sebaiknya dilakukan oleh anggota DPR periode selanjutnya, bukan mereka yang di periode saat ini. Alasannya, dengan waktu yang tinggal beberapa bulan lagi, serta masih dibutuhkan pembahasan yang lebih mendalam.”

Bayu lalu memberi contoh sejumlah pasal yang dianggap dapat menghambat kebebasan pers di Indonesia, di antaranya pasal 56 ayat 2 poin c, yakni larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi.

Kata dia, “Pasal ini membingungkan. Mengapa ada larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi? Tersirat ini membatasi agar karya jurnalistik investigasi tidak boleh ditayangkan di penyiaran. Sebuah upaya pembungkaman pers sangat nyata.”

Bayu pun melihat adanya peluang tumpang tindih kewenangan dalam penyelesaian sengketa jurnalistik antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan Dewan Pers.

Hal itu tampak dalam pasal 25 ayat q, yakni menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran dan pasal 127 ayat 2, di mana penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik penyiaran dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komentar Bayu, “Selama ini kasus sengketa jurnalistik di penyiaran selalu ditangani oleh Dewan Pers. Draf RUU Penyiaran mempunyai tujuan mengambil alih wewenang Dewan Pers dan akan membuat rumit sengketa jurnalistik.”

Bayu lalu meminta pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers harus dihapus dari draf RUU itu. “Jika hendak mengatur karya jurnalistik di penyiaran, sebaiknya merujuk pada UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Bahkan, pada konsideran draf RUU Penyiaran, sama sekali tidak mencantumkan UU Pers,” jelas dia.

The Indonesian

heri heri

heri heri

Next Post
KPK Beri Ucapan Selamat ke Prabowo-Gibran, Ada Apa?

Kasus Pungli di Rumah Tahanan, KPK Pecat 66 Pegawai dan 15 Orang Telah Ditahan

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Recommended

‘It Felt Like We Had Crashed’: Singapore Air Passenger Describes Turbulence Terror

‘It Felt Like We Had Crashed’: Singapore Air Passenger Describes Turbulence Terror

1 tahun ago
Saham Astra International Jeblok 4,12 Persen, Terendah Satu Tahun Terakhir

Saham Astra International Jeblok 4,12 Persen, Terendah Satu Tahun Terakhir

1 tahun ago

Popular News

    Connect with us


    • Tentang Kami
    • Redaksi
    • Pedoman Media Siber
    • Karir
    • Disclaimer
    • Kebijakan Privasi
    • Iklan

    © 2024

    No Result
    View All Result
    • Home
    • News
    • Story
    • People
    • Opinion
    • Indeks

    © 2024