Panduan Resmi Cara Mengajukan Bansos Online dan Offline 2026

Jutaan keluarga Indonesia masih mengandalkan bantuan sosial dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat.

Pemerintah kini menggunakan sistem baru bernama DTSEN sebagai acuan tunggal penyaluran bansos, menggantikan DTKS yang lama.

Memahami cara mendaftarkan diri ke sistem ini bukan sekadar pengetahuan, tetapi kunci agar bantuan benar-benar sampai ke tangan yang berhak.

Syarat Pendaftaran Bansos

Sebelum mendaftar, penting untuk memastikan dokumen dan data kependudukan sudah lengkap agar proses verifikasi tidak terhambat.

1. Kriteria Penerima Bansos

Tidak semua warga otomatis berhak menerima bansos. Ada kriteria yang ditetapkan pemerintah berdasarkan kondisi ekonomi dan sosial keluarga.

• Termasuk kategori keluarga miskin atau rentan miskin berdasarkan data DTSEN.
• Masuk dalam klasifikasi desil 1 hingga 5 pada sistem pengelompokan kesejahteraan nasional.
• Berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dengan e-KTP yang aktif dan valid.
• Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, Polri, atau pegawai BUMN maupun BUMD.
• Tidak sedang menerima program bantuan sosial lain seperti Kartu Prakerja atau BLT jenis lainnya.
• Bukan petugas pendamping sosial yang bertugas di lapangan.

Khusus untuk PKH, ada komponen tambahan yang memprioritaskan keluarga dengan ibu hamil, balita, anak usia sekolah, lansia, atau penyandang disabilitas berat.

2. Dokumen Persyaratan

Siapkan dokumen-dokumen berikut sebelum mengajukan pendaftaran, baik melalui jalur online maupun dengan datang langsung:

• Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku beserta nomor NIK.
• Kartu Keluarga (KK) yang data anggotanya sudah diperbarui dan sesuai kondisi terkini.
• Nomor telepon aktif dan alamat domisili yang sesuai dengan data pada KTP dan KK.
• Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan atau desa jika diminta petugas.
• Foto rumah tampak depan sebagai bukti kondisi tempat tinggal untuk keperluan verifikasi lapangan.
• Dokumen tambahan lain sesuai kebijakan daerah masing-masing, seperti bukti penghasilan atau keterangan usaha.

Cara Daftar DTSEN

DTSEN atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional adalah sistem yang diatur lewat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Data ini menjadi dasar siapa yang berhak menerima bansos dari pemerintah.

Pendaftaran ke DTSEN bisa dilakukan melalui tiga jalur, yaitu portal resmi web, aplikasi Cek Bansos, serta langsung ke kantor kelurahan atau desa setempat.

1. Secara Online Melalui dtsen.data.go.id

Pendaftaran lewat portal resmi DTSEN cocok bagi mereka yang memiliki akses internet dan ingin memantau status secara mandiri dari rumah.

1. Buka laman resmi pendaftaran di https://dtsen.data.go.id lalu pilih menu registrasi atau daftar akun.
2. Isi formulir awal dengan memasukkan nama lengkap, NIK, nomor telepon aktif, serta nama instansi atau asal wilayah.
3. Lanjutkan mengisi data individu secara lengkap, termasuk informasi anggota keluarga, kondisi ekonomi, pekerjaan, dan alamat domisili.
4. Unggah dokumen pendukung yang diminta, pastikan ukuran dan format file sesuai ketentuan yang tertera di laman tersebut.
5. Kirim pengajuan dan tunggu proses verifikasi oleh admin desa, kelurahan, atau tim DTSEN yang berwenang.
6. Jika disetujui, informasi akun berupa username dan password akan dikirimkan ke alamat email yang didaftarkan.
7. Masuk kembali ke laman DTSEN menggunakan akun tersebut, lalu masukkan kode OTP dari email untuk konfirmasi identitas.
8. Pantau perkembangan status permohonan secara berkala melalui halaman akun yang sudah aktif.

2. Melalui Aplikasi Cek Bansos

Bagi pengguna smartphone, aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial menjadi jalur paling praktis untuk mendaftar sekaligus memantau status bansos.

1. Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Google Play Store atau App Store secara gratis.
2. Pilih opsi “Buat Akun Baru” jika belum memiliki akun, lalu isi data diri sesuai KTP secara lengkap.
3. Buat username dan password, kemudian unggah foto KTP dan swafoto sambil memegang KTP sebagai verifikasi.
4. Setelah akun aktif, masuk dan pilih menu Usul Sanggah di halaman utama aplikasi.
5. Isi data pribadi sesuai KTP, lalu unggah foto KK, foto kondisi rumah, dan dokumen lain yang diminta sistem.
6. Pantau status pengajuan secara berkala. Jika dinyatakan layak, nama akan masuk otomatis ke daftar penerima bansos di sistem DTSEN.

3. Secara Offline di Kelurahan

Bagi warga yang tidak memiliki akses internet atau mengalami kendala teknis, jalur offline tetap tersedia melalui kantor pemerintahan setempat.

1. Datang langsung ke kantor desa, kelurahan, atau Dinas Sosial setempat sesuai dengan alamat domisili yang tertera di KTP.
2. Sampaikan kepada petugas bahwa Anda bermaksud mendaftarkan diri atau mengusulkan data keluarga ke sistem DTSEN.
3. Bawa dokumen asli dan fotokopi, yaitu KTP, KK, SKTM, foto rumah tampak depan, serta dokumen pendukung lainnya.
4. Isi formulir pendaftaran yang diberikan petugas dengan data yang akurat dan sesuai dokumen resmi.
5. Data yang sudah diisi akan dibahas melalui musyawarah tingkat desa atau kelurahan untuk validasi awal sebelum diteruskan.
6. Bila lolos validasi awal, data diteruskan ke Dinas Sosial untuk verifikasi administratif, dan jika disetujui akan masuk ke sistem informasi kesejahteraan sosial.

Besaran Bantuan PKH dan BPNT

Dua program bansos terbesar yang disalurkan pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Berikut rincian nominalnya:

PKH berdasarkan kategori penerima:

1. Ibu hamil dan masa nifas menerima Rp 3.000.000 per tahun, atau Rp 750.000 setiap tahap pencairan.
2. Anak usia 0 hingga 6 tahun (balita) mendapat Rp 3.000.000 per tahun, setara Rp 750.000 per tahap.
3. Anak sekolah jenjang SD atau sederajat memperoleh Rp 900.000 per tahun, yakni Rp 225.000 per tahap.
4. Anak sekolah jenjang SMP atau sederajat menerima Rp 1.500.000 per tahun, atau Rp 375.000 per tahap.
5. Anak sekolah jenjang SMA atau sederajat mendapat Rp 2.000.000 per tahun, setara Rp 500.000 per tahap.
6. Lansia berusia 70 tahun ke atas berhak atas Rp 2.400.000 per tahun, atau Rp 600.000 per tahap.
7. Penyandang disabilitas berat menerima Rp 2.400.000 per tahun, setara Rp 600.000 setiap tahap pencairan.
8. Korban pelanggaran HAM berat mendapat bantuan khusus Rp 10.800.000 per tahun, atau Rp 2.700.000 per tahap.

BPNT:

BPNT disalurkan dalam bentuk saldo elektronik sebesar Rp 200.000 per bulan ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik penerima.

Total per tahap (tiga bulan sekali) yang diterima mencapai Rp 600.000 dan hanya bisa digunakan membeli bahan pangan seperti beras dan telur di e-warong resmi.

Jadwal Penyaluran PKH dan BPNT

Baik PKH maupun BPNT disalurkan dalam empat tahap setiap tahunnya dengan pola jadwal yang sama dan berlaku secara nasional.

• Tahap 1: Januari hingga Maret
• Tahap 2: April hingga Juni
• Tahap 3: Juli hingga September
• Tahap 4: Oktober hingga Desember

Penyaluran PKH dilakukan melalui bank Himbara, yaitu BRI, BNI, BTN, dan Mandiri, atau lewat PT Pos Indonesia di daerah terpencil.

Sementara BPNT disalurkan ke rekening KKS penerima. Di wilayah yang belum terjangkau perbankan, pencairan bisa dilakukan secara tunai melalui jaringan pos.

Jadwal pencairan bisa berbeda di tiap daerah, sehingga penerima manfaat disarankan aktif berkoordinasi dengan pendamping bansos di desa masing-masing.

Kenapa Pendaftaran Bansos Ditolak?

Banyak warga yang merasa sudah mendaftar dengan benar, namun pengajuannya tetap ditolak. Ada sejumlah alasan umum yang sering menjadi penyebabnya.

• Data tidak cocok dengan Dukcapil. Jika NIK atau nama tidak sesuai data kependudukan, sistem akan otomatis menolak pengajuan tersebut.
• Dokumen tidak lengkap atau tidak terbaca. Foto yang buram atau file yang salah format sering menjadi hambatan utama saat verifikasi berlangsung.
• Sudah tercatat sebagai penerima bantuan lain. Sistem akan mendeteksi jika pemohon sudah menerima program sosial lain yang bersifat eksklusif.
• Kondisi ekonomi tidak memenuhi ambang batas. Jika hasil survei lapangan menunjukkan kondisi layak, pengajuan bisa ditolak meski secara subjektif terasa kurang.
• Pengajuan tidak melewati jalur resmi. Mendaftar melalui pihak ketiga atau calo bukan hanya tidak efektif, tetapi juga berisiko merugikan pemohon sendiri.
• Berstatus ASN, TNI, Polri, atau pegawai BUMN. Kelompok ini secara otomatis dikeluarkan dari daftar penerima bansos sejak proses seleksi awal.

Cara Cek Status Desil di DTSEN

Selain mendaftar, penting juga memahami konsep desil yang menentukan apakah seseorang layak menerima bansos atau tidak.

Desil adalah sistem peringkat kesejahteraan yang membagi masyarakat menjadi 10 kelompok berdasarkan kondisi ekonomi. Penerima bansos umumnya berasal dari desil 1 sampai 5.

Desil ini bisa berubah seiring waktu, jadi penting untuk memeriksa status secara rutin agar tidak melewatkan hak yang seharusnya diterima.

Cek desil via website:

1. Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id di browser perangkat Anda.
2. Isi informasi wilayah, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.
3. Masukkan nama lengkap sesuai KTP, lalu isi kode captcha yang tampil di layar.
4. Klik tombol “Cari Data” dan tunggu sistem menampilkan status kepesertaan beserta informasi desil dan riwayat pencairan.

Cek desil via aplikasi:

1. Unduh aplikasi Cek Bansos di App Store atau Play Store, lalu buat akun jika belum memilikinya.
2. Isi data diri dan unggah foto KTP beserta swafoto sebagai bagian dari proses verifikasi identitas.
3. Setelah login, buka menu Profil untuk melihat status bantuan dan kategori desil yang tercatat dalam sistem.

Yang Perlu Dilakukan Setelah Terdaftar

Terdaftar di DTSEN bukan akhir dari proses. Ada beberapa hal yang wajib dilakukan agar bantuan terus berjalan lancar.

Pertama, pastikan data kependudukan selalu diperbarui, terutama jika ada perubahan anggota keluarga, alamat, atau status pekerjaan yang signifikan.

Kedua, rutin memantau status desil melalui aplikasi Cek Bansos atau laman resmi Kemensos agar tidak tertinggal informasi perubahan status kepesertaan.

Ketiga, aktif berkomunikasi dengan pendamping PKH di desa karena mereka adalah ujung tombak informasi terkait jadwal pencairan dan syarat kewajiban penerima.

Keempat, jangan pernah menggunakan jasa perantara atau calo dengan iming-iming percepatan proses, karena semua pendaftaran resmi tidak dipungut biaya apapun.