theIndonesian – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan datang dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 pada Jumat (5/4). Sri Mulyani dipastikan telah menerima undangan dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Yustinus Prastowo, staf khusus menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis di Jakarta, Rabu (3/4), bilang, “Bu Menteri dijadwalkan menghadiri panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) di sidang sengketa Pemilu, Jumat 5 April 2024, pukul 08.00 WIB.”
Dia kembali komentar, “Surat panggilan oleh MK telah diterima oleh Ibu Menteri pada Selasa (2/4) malam. Seperti diketahui, sebelumnya Sri Mulyani pernah berkata bahwa dirinya akan memenuhi panggilan MK bila menerima undangan resmi.
Perlu diketahui, Sri Mulyani menjadi salah satu menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang diminta hadir sebagai pihak yang perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024.
Di satu sisi, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, Rabu (3/4), di Jakarta, juga menyatakan akan memenuhi panggilan MK sebagai saksi dalam sidang PHPU Pilpres 2024.
Airlangga memastikan dirinya akan membicarakan mengenai hal-hal yang bersifat birokrasi seperti mekanisme APBN serta bansos, dan program Perlinsos. Kata dia, ““Ya insya Allah saya hadir, undangan sudah saya terima tadi malam.” ujar Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (3/4).
Namun ia tidak mengungkapkan secara gamblang apakah sudah berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana kedatangan tersebut. Menurut Airlangga, sudah menjadi tugas pemerintah untuk menjelaskan berbagai program kerjanya ketika dibutuhkan.
“Itu tupoksi (tugas pokok dan fungsi)-nya pemerintah, silahkan menjelaskan. Tentu kami akan jelaskan mengenai mekanisme APBN, kemudian bicara bansos, bicara perlinsos (perlindungan sosial). Bicara sifatnya pemerintahan saja,” jelas dia.
Berdasarkan hasil rapat permusyawaratan hakim, ada empat menteri yang dijadwalkan pemanggilannya itu adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
The Indonesian
