theIndonesian – Ratusan triliun rupiah diperkirakan akan mengucur deras untuk merealisasikan program makan siang gratis bagi puluhan juta anak sekolah yang diusung oleh Prabowo Subianto, jika ia terpilih menjadi presiden.
Salah seorang anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, seperti dilansir dari Bloomberg News, Kamis (22/2), dikutip dari Bloomberg Technoz, Jumat (23/2), mengungkapkan, total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 450 triliun yang akan diberikan kepada 82,9 juta anak sekolah.
“Perkiraan anggaran itu untuk lima tahun, di mana program akan dilaksanakan bertahap dan tahun pertama diprediksi akan menghabiskan dana Rp 120 triliun,” kata anggota TKN yang tidak disebut namanya tersebut.
Dia menambahkan, dalam lima tahun pelaksanaan, perkiraan kebutuhan beras untuk merealisasikan program tersebut mencapai 6,7 juta ton beras per tahun, 1,2 juta ton ayam, 500 ribu ton daging sapi, satu juta ton daging ikan segar, juga buah-buahan dan sayuran. Plus empat juta kiloliter susu sapi segar.
Di satu sisi, tim Prabowo juga mencari partisipasi dari BUMN maupun perusahaan swasta untuk membiayai program tersebut, termasuk mengajak keterlibatan pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan daerah untuk menyediakan suplai bahan baku makan gratis.
Bahkan agar program unggulan itu bisa direalisasikan, Prabowo juga membuka rencana membentuk sebuah kementerian khusus sebagai pelaksana program makan siang gratis tersebut.
Perlu diketahui, program makan siang gratis menjadi perhatian utama pelaku pasar karena besarnya biaya yang harus dianggarkan untuk program itu niscaya mempengaruhi keuangan negara.
Terpisah, Head of Asia Pasicif Sovereigns di Fitch Ratings Thomas Rookmaker, masih disitir dari Bloomberg Technoz, mengungkapkan, pihaknya percaya risiko fiskal Indonesia dalam jangka menengah meningkat.
“Ini menyusul beberapa rencana program Prabowo seperti makan siang gratis yang memakan sekitar 2% Produk Domestik Bruto dan pernyataannya bahwa Indonesia bisa mencapai kenaikan rasio utang terhadap PDB,” kata dia.
Di satu sisi, selain makan siang gratis, komitmen Prabowo yang mengusung narasi keberlanjutan program-program Presiden Joko Widodo seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga membutuhkan biaya tidak sedikit.
Sebagai ilustrasi, biaya makan siang gratis sebesar lebih dari Rp 400 triliun itu lebih besar ketimbang nilai defisit APBN 2023 yang sebesar Rp 347,6 triliun. Guna mendorong program-program populis itu bisa terealisasi, ruang fiskal harus dilebarkan termasuk dengan menaikkan batas defisit fiskal tahunan dan mengerek rasio utang.
Sementara, Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003 saat ini masih membatasi defisit fiskal tahunan Indonesia sebesar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan total utang pemerintah terhadap PDB maksimal 60%.
Sebelumnya, tim ekonomi Prabowo telah melontarkan gagasan untuk melebarkan defisit anggaran jadi 6%, juga melihat ada ada ruang untuk memperluas rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 50%.
Satria Sambijantoro, Head of Equity Research Bahana Sekuritas, dalam catatannya, menulis, revisi terhadap undang-undang yang sudah berusia 20 tahun tersebut memerlukan persetujuan parlemen dan mungkin akan menghadapi pembahasan bermuatan politis yang berlarut-larut.
“Prediksi kami, hal tersebut akan memakan waktu minimal 2-3 tahun termasuk upaya konsolidasi politik dari Prabowo untuk merangkul partai-partai,” jelas dia.
Kemudian, kondisi fiskal saat ini juga masih waspada karena beban pembayaran bunga utang sudah cukup besar. Pembayaran bunga utang mencapai Rp4 97,3 triliun, sekitar 15% dari total belanja negara dalam APBN 2024.
“Beban bunga utang itu lebih tinggi ketimbang dana yang dialokasikan untuk proyek infrastruktur, dengan belanja modal negara mencapai Rp 244 triliun atau 7% dari total belanja di mana hal itu antara lain disebabkan oleh faktor bunga yang relatif tinggi dan keterbatasan likuiditas domestik baik rupiah maupun dolar AS,” ungkap Satria.
(TheIndonesian)
