theIndonesian – Prabowo Subianto, presiden terpilih dalam Pilpres 2024 lalu, dikabarkan akan membentuk 40 kementerian dalam kabinet barunya pada Oktober nanti.
Jumlah tersebut bertambah enam kementerian dibanding kabinet Joko Widodo (Jokowi) yang hanya 34 kementerian.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman, Senin (6/5), mengatakan bahwa melibatkan banyak orang tidak masalah, justru semakin banyak semakin bagus.
Dia bilang, “Jumlah kementerian bukan berarti hanya untuk bagi-bagi jatah ke partai politik. Masukan dari masyarakat akan tetap menjadi pertimbangan.”
Habiburokhman juga bercerita bahwa di DPR sering muncul kritik bahwa banyak kementerian-kementerian di kabinet Jokowi yang seakan dipaksakan untuk bergabung menjadi satu.
Kondisi ini, lanjut dia satu kementerian bisa mengurusi dua permasalahan yang sangat berbeda. Komentar Habiburokhman, “Saya lima tahun di DPR, banyak juga masukan soal kementerian-kementerian yang seolah-olah dipaksa untuk match (disatukan).”
Dia lalu mencontohkan di Kementerian Hukum dan HAM ada Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum dan Ditjen Pemasyarakatan. Padahal, kedua ditjen itu memiliki urusan yang tidak ada hubungannya.
Lalu ada pula Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menurut dia, lingkungan hidup dan kehutanan harus diurus pejabat khusus masing-masing karena di DPR juga ditangani oleh komisi yang berbeda.
Terpisah, Jokowi enggan berkomentar soal rencana Prabowo untuk menambah jumlah kabinet usai dilantik menjadi presiden periode 2024-2029 nanti.
Jokowi juga enggan komentar soal keputusannya hanya membentuk 34 kementerian pada Kabinet Indonesia Maju yang perlu evaluasi.
Kata Jokowi, dikutip dari Sekretariat Presiden, Selasa (7/5), “Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih,” kata
Jokowi juga mengaku tidak pernah mengetahui rencana detail pembentukan kabinet yang akan disusun oleh Prabowo. Jokowi pun memastikan dirinya tidak memberikan masukkan kepada Prabowo untuk menambah atau pun mengurangi nomenklatur kementerian.
The Indonesian
