theIndonesian – Saat ini masih banyak pejabat di lingkup pemerintah pusat maupun daerah yang terlibat dalam konflik kepentingan.
Hal itu diungkapkan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Edi Suryanto di Padang, Sumatera Barat, Kamis (25/4).
Dilansir Antara, dia bilang, “Permasalahan yang paling utama adalah masalah konflik kepentingan.”
Edi menjelaskan, guna mencegah praktik korupsi di Tanah Air, lembaga antirasuah itu menerapkan beberapa alat ukur, di antaranya indeks persepsi korupsi yang diukur oleh lembaga transparansi internasional.
Berdasarkan penilaian lembaga transparansi internasional, KPK menemukan masih cukup banyak konflik kepentingan para pejabat dengan sektor dunia usaha hingga pengadaan barang dan jasa.
KPK pun mengingatkan pemangku kepentingan untuk mengawasi dan menerapkan beberapa indikator, yakni Monitoring Center for Prevention (MCP), Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Indeks Perilaku Antikorupsi.
Komentar dia, “SPI merupakan ukuran yang telah disepakati dan diterima Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Tahun ini target SPI kita adalah 74 atau rata-rata nasional.”
The Indonesian | Antara
