theIndonesian – Belasan ribu pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 38 kementerian atau lembaga negara akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada September 2024.
Hal itu diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas dalam konferensi pers di kantor Kemenkominfo, Jakarta, Rabu (17/4).
Dia bilang, “Pemindahan dilakukan secara bertahap. Berdasarkan arahan Istana, pemindahan ASN tahap pertama akan dilakukan setelah upacara Hari Kemerdekaan ke-79 Indonesia di IKN.”
Azwar Anas kembali komentar, “Upacara akan dipakai oleh seluruh peserta upacara di IKN, sehingga pemindahan tahap pertama ini setelah Agustus. Insyaallah September pemindahan. Ada juga sebagian menteri yang sudah pindah ke IKN pada Juli 2024. Salah satunya Pak Basuki Hadimuljono (menteri PUPR).”
Penjelasan dia, pemindahan itu melihat penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian. Pada tahap pertama, setidaknya 11.916 ASN pada 38 kementerian atau lembaga akan dipindahkan. Ada 179 pejabat eselon satu atau JPT madya yang disertakan.
Adapun daftar 38 kementerian/lembaga tahap satu yang akan pindah ke IKN adalah Setjen DPR, Setjen DPD, Setjen MPR, Setjen BPK, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, dan Kemenko PMK.
Lalu, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN-RB, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Setneg, dan Kementerian LHK.
Kemudian, Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kominfo, Sekretariat Kabinet, BMKG, Bapanas, BPIP, BIN, KSP, BSSN, BNPB, Wantimpres, KPK, Kejaksaan, BPKP, dan BNPP.
Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah komentar bahwa alasan utama dibangunnya IKN adalah pemerataan baik dari sisi ekonomi, penduduk, maupun pembangunan. Dia sempat bilang, “Semuanya ada di Jawa, 58 persen (PDB ekonomi), dan 56 persen penduduk Indonesia itu ada di Jawa. Betapa sangat padatnya Pulau Jawa sehingga memerlukan yang namanya pemerataan pembangunan tidak Jawasentris tapi Indonesiasentris.”
Pertanyaan publik kemudian, kenapa bukan Jokowi yang berkantor pertama kali di IKN? Kenapa begitu gagasan itu dilontarkan sambil IKN dibangun Jokowi tidak memerintah dari sana. Bahkan, malah menterinya terlebih dahulu yang akan tinggal di IKN, yakni Basuki Hadimuljono, bukan Jokowi
The Indonesian
