theIndonesian – Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 tidak ada kaitannya dengan kontestasi Pilpres 2024. Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat jadi saksi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4).
Bicara soal program perlindungan sosial (perlinsos) atau bantuan sosial (bansos), Sri Mulyani jelaskan bahwa itu merupakan kebijakan APBN 2024 dalam jangka pendek yang difokuskan untuk melakukan pengendalian inflasi dalam bentuk stabilitas harga, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stanting dan peningkatan investasi.
Dia bilang, “Arah kebijakan fiskal APBN 2024 dirancang sebagai shock absorver, melindungi daya beli rakyat dan juga stabilitas ekonomi melalui program perlinsos. Postur APBN 2024 dengan total belanja mencapai Rp3.325,1 triliun di dalamnya terdapat belanja perlinsos sebesar Rp 496,8 triliun yang berfungsi untuk stabilitas inflasi, penghapusan kemiskinan termasuk ekstrem dan stunting.”
Sri Mulyani pun mengaku bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam anggaran bansos pada tahun anggaran 2024, terutama yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Komentar Sri Mulyani, “APBN 2024 tidak terdapat perubahan signifikan pada anggaran bansos yang dikelola Kemensos.”
Ia lalu menerang soal pagu anggaran bansos pada 2024, sebagaimana tertuang dalam APBN KITA edisi Maret 2024 senilai Rp 152,30 triliun. “Total anggaran itu naik sekitar 6,08 persen dari pagu anggaran bansos yang disediakan untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 143,57 triliun,” kata Sri Mulyani.
Penjelasan lain Sri Mulyani, realisasi pencairannya hingga Februari 2024, atau bulan saat terselenggaranya pemilu/pilpres pada 14 Februari 2024, sebesar Rp 22,53 triliun, naik hingga 134,86 persen dari realisasi pada Februari 2023 yang senilai Rp 9,58 triliun.
Pengungkapan Sri Mulyani, “Perubahan justru terjadi pada program perlinsos lain, seperti yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan riset dan Teknologi dan Kementerian Tenaga Kerja.”
Komentar Sri Mulyani, “Ini akibat kenaikan unit cost dan penambahan penerima KIP Kuliah serta pembayaran program jaminan kehilangan pekerjaan dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah.”
Di satu sisi, Sri Mulyani berucap, “Berdiskursus di forum yang mulia ini, patut disyukuri forum yang mendorong diskusi sehat dan refleksi tentang awal mula Indonesia dibentuk.”
Ia lalu mengutip pepatah kuno dan menerangkan bahwa jika rasa persatuan terus digaungkan maka Indonesia akan semakin kuat. Ucapan Sri Mulyani, “Seperti pepatah kuno mengatakan Vis unita Fortior, dengan kekuatan yang bersatu kita akan semakin kuat.”
Sri Muyani juga terangkan bahwa APBN merupakan instrumen penting dalam menghadapi dinamika perekonomian baik nasional, global dan menjawab tantangan jaman serta mendukung agenda pembangunan optimal.
Dia bilang, “Penetapan APBN 2024 tidak dipengaruhi siapa-siapa yang akan maju jadi capres dan cawapres 2024. APBN harus didesain secara antisipatif, responsif dan adaptif untuk menghadapi guncangan.”
Sri Mulyani memberi contoh, “Misalnya, pemerintah dan DPR sepakat menggunakan APBN yang bersifat counter cyclical saat terjadi guncangan hebat Pandemi Covid-19 dan melalui program pemulihan ekonomi nasional.”
Sri Mulyani menambahkan dalam penetapannya pemerintah dan DPR sepakat APBN 2024 harus optimis namun tetap waspada dinamika yang terjadi serta diharapkan secara cepat melakukan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
The Indonesian
