theIndonesian – Partai Golkar melalui ketua umumnya, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pihaknya menginginkan mendapatkan jatah lima kursi menteri di kabinet capres nomor urut 2 Prabowo Subianto nanti.
Dalih Airlangga, “Karena kami (Golkar menang) di 15 dari 38 (provinsi), maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit bolehlah. Kalau yang kami sebut lima itu minimalis,” kata Airlangga di Nusa Dua, Badung, Jumat (15/2).
Dikonfirmasi hal tersebut calon wapres dari Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, bilang, jatah menteri akan dibahas setelah pengumuman resmi hasil pemilihan presiden (pilpres) diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Gibran hanya menjawab singkat soal permintaan Airlangga tersebut, “Nanti dibicarakan lagi. Saat ini kami fokus tanggal 20 Maret hasilnya apa. Beliau (Prabowo) selaku calon presiden yang menentukan. Masalah menteri dan lainnya nanti bisa dibicarakan dan didiskusikan lagi dengan Pak Prabowo,” kata dia, di Balai Kota Solo, Senin (18/3).
Gibran pun mengaku belum memberikan usulan nama siapa pun terkait calon menteri nanti kepada Prabowo. Dia berargumen bahwa saat ini belum waktunya. Tapi Gibran memastikan bahwa pembahasan terkait kabinet masih dibahas sebatas dirinya dengan Prabowo saja dan belum melibatkan pihak luar, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Di sisi lain, secara terpisah, Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari menilai bahwa Gibran mampu memimpin Partai Golkar. Penilaian dia, Gibran sudah berhasil menjalankan uji publik dalam kontestasi Pilpres 2024 dan hasil rekapitulasi sementara KPU menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran meraih perolehan suara 58 persen.
“Saya kira elite politik jangan menganggap enteng Mas Gibran. Elite politik jangan mengulangi kesalahan menjelang Pilpres 2024, di mana banyak yang meragukan kemampuan Gibran,” kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu (17/3).
Qodari pun berpendapat bahwa Gibran memiliki kemampuan di atas yang orang bayangkan, misalnya dalam Pilpres 2024. Sehingga dia mengaku yakin jika diberi kesempatan, Gibran juga akan mampu menjalankan organisasi Partai Golkar.
Sementara, salah satu ormas pendiri Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), mengingatkan aturan main soal wacana Gibran maju di bursa calon ketua umum partai tersebut dalam Munas yang digelar Desember mendatang.
Ketua Umum MKGR Adies Kadir menegaskan, aturan tersebut telah tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Adies bilang, “Calon ketua umum harus pernah menjabat sebagai pengurus partai minimal lima tahun. Terkait dengan kemungkinan Gibran atau siapa dan lain-lain, di Golkar kami punya aturan main,” kata dia, Minggu (17/3).
The Indonesia
