theIndonesian – Usai proses divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk selesai nanti, dipastikan akan terjadi perombakan susunan manajemen di tubuh perseroan, mulai dari posisi komisaris hingga direksi.
Hal itu diungkapkan Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Rabu (21/2). Penjelasan dia, BUMN sebagai pemegang saham mayoritas dapat menentukan direksi perusahaan saat divestasi Vale Indonesia dilakukan.
“Ketika nanti kita mayoritas (pemegang saham), maka ada beberapa direksi (yang bisa diisi), kalau dulu kan komisaris, karena kita mayoritas (pemegang saham) maka ada berapa direksi yang memang itu yang menentukan dari Kementerian BUMN,” ungkap dia.
Namun, Arya belum bisa mengungkapkan siapa sosok yang cocok untuk duduk di kursi direksi Vale Indonesia. “Tunggu saja. Pokoknya direksi yang vital, pasti namanya di mana-mana, siapa pemegang sahamnya, pasti kalau dia mayoritas pasti dia pegang yang vital-vital,” jelas dia.
Sekilas info, Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya pernah berkomentar, kesepakatan mengenai divestasi saham Vale Indonesia kepada Indonesia melalui induk BUMN pertambangan MIND ID akan diteken pada Senin (26/2).
Selain Erick Thohir, penandatanganan tersebut juga akan disaksikan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Erick Thohir juga menegaskan bahwa nantinya dalam jajaran direksi Vale Indonesia dipastikan akan ada perwakilan dari pemerintah, sebab pemerintah merupakan pemegang saham Vale terbesar, yakni 34 persen, dan sisanya dipegang oleh publik. “Terpenting bagi pemerintah adalah ketika Vale menjadi bagian dari ekosistem Indonesia,” jelas dia.
Terpisah, pemerintah diminta untuk tidak lengah dalam mempertahankan keberlanjutan operasional pertambangan Vale Indonesia Tbk, setelah menuntaskan proses divestasi yang akan membawa PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) sebagai pemegang saham mayoritas.
Sekretaris Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Resvani mengatakan, operasional tambang tersebut juga mencakup aspek pemanfaatan budaya tata kelola yang baik hingga sistem transparansi yang diterapkan anak usaha Vale Canada Limited (VCL) itu.
Resvani menilai, selama puluhan tahun beroperasi, Vale Indonesia telah melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) pertambangan yang tinggi dan tata kelola yang baik.
“Itu harus dipertahankan. BUMN kita (MIND ID) harus bisa minimal mengikuti atau menyamai, mengimbangi, bahkan lebih meningkatkan lagi sistem operasional GMP (good mining practice) yang dilakukan di sana,” kata dia, seperti dilansir dari Bloomberg Technoz, Kamis (22/2).
Penjelasan Resvani, salah satu cara untuk memaksimalkan hal tersebut yakni pemerintah mesti menempatkan wakil-wakil yang berkompeten untuk memegang posisi-posisi strategis dalam kendali manajemen Vale Indonesia.
Strategi itu, kata dia, juga dapat membuka keran kesuksesan ke depan dalam operasional pertambangan yang diharapkan makin menerapkan tata kelola standar tinggi.
Resvani juga wanti-wanti agar pemerintah memperhatikan transparansi dalam proses akuisisi saham Vale tersebut, yang mesti dijauhkan dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Ini betul-betul penting. Terakhir, mungkin juga perlu diperhatikan adalah sumber pendanaannya dari mana? Itu perjanjian-perjanjian dari funding pendanaan untuk bisa akuisisi Vale ini seperti apa? Itu juga harus diperhatikan, supaya tidak mengganggu pengembangan dari MIND ID itu sendiri,” ujar dia.
Sekilas info, sebelumnya MIND ID dikabarkan tengah mencari pinjaman pihak ketiga senilai USD 2 miliar (sekitar Rp 31,28 triliun). Mengutip sumber dari Bloomberg, MIND ID tengah mengajukan proposal pinjaman senilai dengan nominal tersebut. Induk seluruh BUMN pertambangan itu dikabarkan berencana memakai sebagian dana yang diajukan itu untuk melunasi utang eksisting.
Kemungkinan besar, ungkap sumber yang meminta untuk tidak disebutkan namanya tersebut, dana tersebut juga akan digunakan untuk mengakuisisi saham Vale Indonesia. MIND ID dikabarkan sedang mencari tawaran dalam waktu satu bulan. Setelah mempertimbangkan proposal pinjaman, perusahaan mungkin—tergantung pada harganya—memilih pinjaman atau obligasi, atau keduanya.
Sekretaris Perusahaan Perseroan Heri Yusuf, dikutip Bloomberg, hanya berkomentar, “MIND ID merencanakan pendanaan pihak ketiga pada 2024 sejalan dengan rencana bisnisnya, baik pinjaman bank maupun penerbitan obligasi.”
(TheIndonesian)
